Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP)

Beberapa minggu terakhir ini, permasalahan BHP hangat diomongin sama segelintir mahasiswa IPB (selain ngebahas nilai UAS dan rencana mudik, tentunya).. Namun, ya itu dia... cuma segelintir (baca : BEM) itulah yang tahu betapa krusialnya UU BHP bagi kantong mahasiswa. Entah gara-gara sebagian mahasiswa lainnya pusing menghadapi UAS atau emang ga peduli.. Tapi kita ngga bakal ngebahas tentang itu sekarang. Back to UU BHP..!

Apa sih UU BHP itu..??
Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) menempatkan satuan pendidikan sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi luas, akademik maupun non akademik, tanpa khawatir lagi dengan kooptasi birokrasi. BHP memastikan bahwa komitmen pemerintah untuk membantu lembaga pendidikan tidak pernah berkurang bahkan bertambah besar.

Kapan disahkannya UU BHP..??
Pengesahannya tanggal 17 Desember 2008. Masih banyak yang mengeluh, walaupun udah disahkan dari DPR, koq susah banget dapet soft-copy dari undang-undang ini.. Yang ada Rancangan Undang-undangnya, download aja di sini :

Rancangan Undang Undang BHP

Perlu diingat, ini adalah RUU. Dalam Undang-undang BHP, sudah ada beberapa  hal yang direvisi, termasuk bagian intervensi asing dalam dana yang digunakan.

Apa yang terjadi jika BHP diterapkan..??
1. Satuan pendidikan (seperti IPB) bukan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Departemen Pendidikan Nasional, tapi sebagai suatu unit yang otonom. Misalnya untuk pemilihan rektor yang tadinya harus disetujui oleh Menteri, jadi ngga perlu lagi.

2. Satuan Pendidikan BHP wajib menjaring dan menerima minimal 20%  peserta didik yang kurang mampu dari total peserta didik. Setelah menerima, satuan pendidikan BHP juga wajib menyediakan minimal 20% beasiswa untuk mereka yang kurang mampu dan/atau punya potensi akademik tinggi

3. Tentang dana operasional (ini yang krusial). Undang-Undang BHP mengikat tanggungjawab pemerintah dalam pendanaan pendidikan. Pemerintah bersama-sama dengan satuan pendidikan BHP menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Menurut Dirjen Dikti, dr. Fasli Jalal, justru pemerintah yang akan pontang-panting mencarikan dana untuk tanggung jawab yang sangat besar ini.

4. Undang-undang BHP menyebutkan bahwa pendidikan itu adalah nirlaba, jadi seluruh sisa dari hasil usaha dari kegiatan BHP harus ditanamkan kembali ke dalam BHP untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

5. Masih banyak yang lain.. tapi yang di atas ini adalah beberapa poin pentingnya. Kalo ada yang perlu ditambahin, tulis di comment aja yah. Nanti di update lagi deh.. hehehe..

Jadi emang masalahnya di mana..??
Terkait beberapa isu yang berkembang di mahasiswa tentang adanya indikasi komersialisasi dan intervensi asing dalam pencanangan BHP ini. Tapi dari pihak rektorat IPB (Prof Yonny Koesmaryono) menyatakan, tidak ada unsur komersalisasi dan keterlibatan asing koq. “Tapi jika mahasiswa dapat membuktikan  dengan data-data yang otentik, silahkan saja mengajukan judicial review untuk menolak poin-poin bermasalah, atau untuk menolak UU BHP sekalipun”, gitu katanya..
Permasalahan lainnya adalah, kebanyakan dari mahasiswa masih meragukan status BHP yang identik dengan “perusahaan / korporasi”, bahkan ada kata Pailitnya.. Khan pailit ngga boleh dalam kehidupan sehari2, dan kita harusnya bermurah hati (??)..

Presma IPB, Suranto Wahyu Widodo pun berpendapat, kita (para mahasiswa) ngga bisa menerima dengan mudah menolak atau menerima BHP. Harus ada kajian yang lebih lengkap dan komprehensif. Beberapa hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah yang berkaitan dengan pendanaan, tata kelola, status pailit, dan sanksi.
Jika hal tersebut baik untuk pendidikan kita, kenapa tidak?


Bacaan lebih lanjut :
- Situs Dikti tentang Pengesahan UU BHP
- Press Release Diskusi Terbuka UU BHP di IPB